Heru Supriyanto

Perdirjen Pajak No. 11 dan Perdirjen Pajak No. 38 Tahun 2011

2012-01-04T01:45:00.000-08:00

Perdirjen Pajak No. 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran PBB
Perdirjen Pajak No. 11 Tahun 2011 Tata Cara Penetapan WP atas OP PBB yang Belum Jelas Diketahui WP-nya dan Pencabutan sebagai WP.
Keduanya dapat diunduh di sini.

PMK No. 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP

2011-04-14T17:49:00.000-07:00

NJOPTKP selama ini ditetapkan paling tinggi Rp 12 juta, tetapi mulai tahun pajak 2012 ditetapkan paling tinggi Rp 24 juta.
Bagi pecinta ilmu dapat mengunduh PMK tersebut di sini

PMK No. 110 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi NJOP

2011-03-15T23:52:00.001-07:00

PMK ini berlaku untuk tahun pajak 2011. Dengan demikian,contoh-contoh dalam buku Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai sedikit perlu disesuaikan. Bagi pecinta ilmu dapat mengunduh PMK tersebut di sini

Standar Nasional Indonesia

2011-03-13T20:12:00.000-07:00

Berkenaan dengan halaman 58, maka para pecinta ilmu dapat mengunduh SNI pada link berikut ini. SNI. Tampilan pada halaman 93, memang sengaja dibalik.

Buku kedua "Penilaian Properti Tujuan PBB

2010-08-31T16:28:00.000-07:00

Alhamdulillah telah terbit buku kedua dengan judul PENILAIAN PROPERTI TUJUAN PBB. Buku ini sengaja ditulis untuk menyongsong pengalihan PBB Perdesaan Perkotaan. email: pbb.bphtb@yahoo.com

Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB

2010-04-24T09:11:00.000-07:00

Mau tahu tentang peluang dan tantangan pengalihan PBB P2 dan BPHTB? Klik aja di SINI!

Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB dan BPHTB (Bagian Ke-3)

2009-12-19T14:38:00.001-08:00

3. Urgensi NJOP
NJOP tidak hanya digunakan untuk kepentingan PBB, tetapi dapat juga digunakan untuk segala tujuan. Alangkah baiknya jika NJOP bisa menjadi SVMP (single value for multi purpose). Contoh sederhana adalah jika untuk kepentingan PBB, masyarakat menginginkan NJOP yang rendah, tetapi manakala ditujukan untuk tujuan ganti rugi, maka masyarakat tidak mau menggunakan NJOP karena dianggap terlalu rendah nilainya.

4. Metoda Penilaian Obyek PBB
a. Penilaian Individual
Adalah suatu cara penilaian terhadap obyek PBB dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap obyek PBB. Kegiatan penilaian individu diterapkan untuk obyek pajak non standar, obyek pajak khusus maupun obyek pajak yang bernilai tinggi (NJOP-nya lebih dari satu miliar rupiah).

b. Penilaian Massal
Dibutuhkan cara yang cepat untuk menilai obyek PBB yang berjumlah ribuan bahkan jutaan, caranya adalah dengan menggunakan penilaian massal, yaitu suatu metoda penilaian yang sistematis untuk sejumlah obyek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang biasanya disebut dengan Computer Assisted Valuation (CAV)....Bersambung

Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB dan BPHTB (Bagian Ke-2)

2009-12-19T14:33:00.000-08:00

1. Peningkatan Kapasitas SDM
Salah satu contoh SDM yang dibutuhkan untuk pengelolaan PBB P2 adalah penilai (appraiser/valuer) dan operator console. Profesi Penilai dibutuhkan untuk menghitung NJOP khususnya objek khusus dan objek non standar (contoh: pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol, kampus, rumah sakit, hotel, restoran, lapangan golf, gedung bioskop, apartemen, pusat perbelanjaan/mall, SPBU, menara seluler, toko, ruko, pabrik, bendungan PLTA, pembangkit listrik tenaga panas bumi/PLTP, tambak ikan, areal pembudidayaan ikan/kerang mutiara, areal penangkapan ikan di laut, perumahan, pertanian dan lain-lain). Selain melakukan kegiatan penilaian, seorang penilai harus mampu melakukan pemetaan, dari tingkat konvensional sampai dengan pembuatan peta digital. Tetapi sayang sekali, sampai hari ini, satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal untuk mencetak penilai adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta dan Universitas Gadjah Mada pada Program Pasca Sarjana (S-2).

2. Peningkatan/Penurunan Penerimaan
Penerimaan daerah kabupaten/kota dari PBB P2 dan BPHTB bisa mengalami peningkatan/penurunan.
Bisa saja terjadi peningkatan karena:
a. Penerimaan PBB P2 dan BPHTB akan sepenuhnya menjadi bagian kabupaten/kota.
b. Dihapuskannya pengenaan BPHTB untuk waris, hibah wasiat dan hak pengelolaan (UU No. 28 Tahun 2009 akan menghapus PP 111 Tahun 2000 dan PP 112 Tahun 2000)
Sebaliknya, penurunan penerimaan dapat saja terjadi akibat:
a. NJOPTKP sekurang-kurangnya Rp 10 juta
b. NPOPTKP sekurang-kurangnya Rp 60 juta dan untuk hibah wasiat satu derajat dan waris diberikan NPOPTKP sekurang-kurangnya Rp 300 juta.

Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB dan BPHTB (Bagian Ke-1: Pendahuluan)

2009-12-19T14:17:00.001-08:00

UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan UU NO. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 adalah tergolong sebagai pajak pusat. Walaupun sebagai pajak pusat, tetapi penerimaan pajak tersebut, secara mayoritas, diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota.
Pemerintah pusat mengalihkan PBB P2 dan BPHTB dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa
a. Kebanyakan negara maju menyerahkan urusan pajak properti (jika di Indonesia adalah PBB) menjadi urusan pemerintah daerah.
b. Migas (minyak bumi dan gas bumi) sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi APBN (anggaran dan pendapatan belanja negara), mengingat Indonesia tidak lagi menjadi negara pengexpor minyak bumi, tetapi sebaliknya sebagai suatu negara yang mengimpor minyak bumi.
c. Akibatnya, sumber pendapatan bagi APBN bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Dengan demikian, pajak menempati posisi strategis dalam APBN.
d. Reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak berhasil membentuk KPP Pratama yang merupakan peleburan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan PBB, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Keberadaan PBB dengan sejumlah permasalahan yang sangat banyak dan tidak diimbangi dengan jumlah penerimaannya, dirasakan mengganggu konsentrasi DJP sebagai tulang punggung pemenuhan APBN.

Sangat sedikit akademisi dan praktisi yang mengetahui perbedaan antara bea dan pajak, serta perbedaan antara bumi dan hak atas tanah. Juga tidak mengerti, mengapa dinamakan PBB bukannya Bea Bumi dan Bangunan (BBB) ataupun Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB). Juga, mengapa dinamakan BPHTB, bukannya Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ataupun Bea Perolehan Bumi dan Bangunan (BPBB).
Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan (saya singkat PBB P2) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2013. Artinya suka atau tidak suka, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menerima pengalihan PBB P2 beserta seluruh aspeknya, mulai dari pengiriman SPOP sampai dengan penerbitan SPPT, pemenuhan hak wajib pajak sampai dengan sengketa dengan wajib pajak di pengadilan pajak, Jakarta. Sedangkan BPHTB dialihkan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010.
Bagi pemerintah kabupaten/kota yang sudah matang tingkat persiapannya, mungkin saja ingin secepatnya menerima pengalihan pajak tersebut. Tetapi sayang, peraturan yang akan melaksanaan UU tersebut, belum ada. Yaitu peraturan antara menteri keuangan dan menteri dalam negeri yang akan mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB P2 dan BPHTB (Pasal 182 UU No. 28 Tahun 2009). Peraturan ini akan akan menjadi trigger bagi pemerintah kabupaten/kota untuk segera menerima pengalihan pajak tersebut
Sedangkan pihak yang belum siap, ada baiknya segera mempersiapkan perangkatnya dan bila perlu dapat melakukan kegiatan pengamatan (studi banding) terhadap kabupaten/kota yang telah mengambil alih terlebih dulu.
Sementara itu, bagi kabupaten/kota yang mungkin merasa potensi PBB P2 kurang memadai sehingga memutuskan untuk tidak memungut, maka PBB P2 masih akan menjadi pajak pusat sampai dengan 31 Desember 2013. Tetapi keputusan ini akan membawa konsekuensi serius pada BPHTB. Mengapa? Sesudah tanggal tersebut, maka UU PBB yang mengatur tentang P2 tidak berlaku lagi, sehingga NJOP PBB P2 juga tidak ada lagi. Karena salah satu dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP, maka BPHTB tidak dapat dipungut!
Berikut ini adalah ringkasan dari sebagian materi yang telah saya paparkan pada seminar tentang Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Pontianak (24 Nopember 2009) dan Denpasar (1 dan 2 Desember 2009) yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan... Bersambung

BEAMETERAI

2009-05-04T08:20:00.000-07:00

27 Maret 2009 – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai
a. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2009
b. Masih dapat dipergunakan sampai dengan 31 Maret 2010
b.1. Kertas Meterai yang telah dicetak dengan menggunakan desain berdasarkan KMK No. 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002
b.2. Meterai Tempel yang telah dicetak dengan menggunakan desain berdasarkan PMK No. 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 90/PMK.03/2005
29 Oktober 2008 – Perdirjen No. PER-45/PJ/2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
Mesin Teraan Meterai yang ada sekarang (Mesin Teraan Meterai Manual) masih dapat digunakan sampai dengan 28 April 2010. Sehingga, saldo diposit yang tersisa dapat dialihkan ke setoran jenis pajak yang lain.
Masa berlaku iIzin MTMD (mesin teraan meterai digital) adalah 4 (empat tahun) dan dapat diperpanjang.

29 April 2008 – Perdirjen No. 17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital.
Bahwa mesin teraan meterai yang digunakan sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dunia usaha, karena tidak memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi penerimaan negara.
Harapan:
Semoga mesin teraan meterai konvensional yang selama ini digunakan tidak menjadi scrab, karena harganya mahal (konon bisa mencapai belasan juta rupiah).

BPHTB

2009-05-04T08:18:00.000-07:00

27 April 2009 – Perdirjen Pajak Nomor 29/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak Nomor 16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB

5 Pebruari 2009 – Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.
NPOPTKP terdiri dari:
1). Rp 300.000.000,- tetap tidak berubah
2). Rp 42.000.000,- diubah menjadi Rp 55.000.000,-
3). NPOPTKP untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-
4). Rp 60.000.000,- tetap tidak berubah
5)। Dalam hal NPOPTKP sebagaimana ditetapkan pada nomor 2, 3 lebih tinggi dari pada nomor 4, maka NPOPTKP sebagaimana ditetapkan pada nomor 2, 3.

3 November 2008 - PMK RI No। 163/PMK.03/2008
tentang Pemberian Pengurangan BPHTB Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan BPHTB dapat diberikan kepada WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. WP memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam rangka ganti rugi; atau
b. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan:
1. sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunannya yang terkena luapan lumpur Sidoarjo; dan/atau
2. melalui pembelian dari hasil ganti rugi atas tanah dan/atau bangunannya yang terkena luapan lumpur Sidoarjo.
Pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 100% dari BPHTB yang terutang. Dalam hal huruf b angka 2, jika NPOP lebih banyak dari hasil ganti rugi, BPHTB yang terutang berdasarkan hasil ganti rugi. (catatan: Untuk lebih jelas, pengunjung dapat menyandingkan dengan buku pada halaman 111 huruf b angka 1)

18 September 2008 – Perdirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemeriksaan BPHTB
Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemeriksaan BPHTB a) WAJIB dilakukan dalam hal WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran BPHTB, b) DAPAT dilakukan dalam hal WP mengajukan keberatan BPHTB atau Terdapat indikasi kewajiban BPHTB yang tidak terpenuhi.
Pasal 6 menyebutkan bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada WP.

9 September 2008 – Perdirjen No. 35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Nama wajib pajak yang tertulis dalam SSB wajib mencantumkan NPWP, dikecualikan jika NPOP atau NJOP kurang dari Rp 60 juta.
Pendapat:
Wajib pajak jangan kaget ya... bila diwajibkan memiliki NPWP, yang selama ini tidak pernah diwajibkan.

17 April 2008 – Perdirjen No. 16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian SSB
Pendapat:
Mempertegas kegiatan validasi SSB yang selama ini sudah dipraktekkan oleh DJP.

18 Desember 2007 – Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pembayaran BPHTB.
Pendapat:
Hanya berisi tentang saat terhutang BPHTB sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 UU BPHTB

PBB

2009-05-04T08:12:00.000-07:00

16 Maret 2009 – Perdirjen Pajak Nomor 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009
30 Desember 2008 - Peraturan Dirjen Pajak No: PER-50/PJ/2008 Tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan

3 November 2008 – PMK RI No. 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan PBB Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo.
Atas permohonan WP, dapat diberikan pengurangan PBB yang terutang kepada WP yang OP-nya tidak dapat dimanfaatkan atau manfaatnya mengalami penurunan akibat terkena luapan lumpur Sidoarjo.
Pengurangan PBB dapat diberikan :
a. sebesar 100 % dari PBB yang terutang dalam hal OP tidak dapat dimanfaatkan lagi; atau
b. sebesar kurang dari 100 % dari PBB yang terutang dalam hal OP mengalami penurunan manfaat.
4 Juli 2008 – Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(1) KPPBB atau KPP Pratama melakukan pendataan objek: unit tempat usaha; dan unit perumahan dan/atau unit apartemen, yang memiliki NJOP tertentu.
(2) NJOP tertentu unit perumahan ditetapkan sebagai berikut:
a. NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 60.000.000,- dan
b. NJOP Bangunan paling rendah Rp 350.000,-/m2.
(3) NJOP tertentu unit apartemen ditetapkan paling rendah RP 60.000.000,-.
Pendapat:
Adalah hak bagi Ditjen Pajak untuk menjaring wajib pajak (NPWP) baru berdasarkan objek pajak PBB berdasarkan NJOP minimal tersebut di atas.

19 Mei 2008 – Surat Edaran Nomor SE-27/PJ/2008 tentang Standar Waktu Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan NJOP dan Penerbitan Salinan SPPT.

Pada intinya menentukan bahwa:
a. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan NJOP dilaksanakan dalam batas waktu maksimal:
1) Satu hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP secara lengkap, dalam hal obyek PBB sudah terdaftar.
2) Dua hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP secara lengkap, dalam hal obyek PBB belum terdaftar.
b. Pelayanan penerbitan Salinan SPPT dilaksanakan dalam batas waktu maksimal satu hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan Salinan SPPT secara lengkap.
Pendapat:
Pelayanan point a.2) ada kemungkinan tidak akan terpenuhi khususnya untuk KP PBB/KPP Pratama yang memiliki wilayah kerja sangat luas, terlebih lagi jika terdiri atas banyak pulau. Untuk mencapai pulau tersebut dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ada baiknya standar pelayanan tersebut perlu diperbaiki sesuai dengan waktu dan jarak tempuh perjalanan dari KP PBB/KPP Pratama menuju lokasi objek pajak.

19 Mei 2008 - Perdirjen No. 21/PJ/2008 tentang Publikasi NJOP Bumi.
Pendapat:
Kabar baik untuk wajib pajak bahwa DJP akan mempublikasikan NJOP Bumi yang terdiri atas tahun pajak, nama jalan, kode ZNT dan besarnya NJOP Bumi per meter persegi dalam satu wilayah desa/kelurahan.
11 Pebruari 2008 – Perdirjen No. 6/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
Pendapat:
Pengurangan denda administrasi karena hal-hal tertentu tidak semestinya dikaitkan dengan keadaan wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas. Mengapa? Karena, kesulitan keuangan atau likuiditas tidak ada korelasi dengan keterlambatan pelunasan PBB terhutang berdasar SPPT. Dan, juga tidak ada korelasi dengan diterbitkannya SKP. Mengapa? (Silakan direnungkan sendiri). Juga, kesulitan likuiditas atau keuangan yang dialami wajib pajak, sudah ada koridor tersendiri berupa pengurangan PBB.

BPHTB Sebuah Catatan

2009-01-05T07:43:00.000-08:00

Kurang lebih empat belas tahun setelah refomasi perpajakan 1983, diundangkanlah UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB. Ternyata, kemunculan UU BPHTB merupakan reinkarnasi dari Ordonansi Bea Balik Nama atas Harta Tetap, yang tidak dapat diterapkan lagi akibat dari hilangnya objek ordonansi tersebut. Mengapa dalam kurun waktu yang begitu lama, UU BPHTB baru dimunculkan? Tulisan ini mencoba untuk membahas mengenai BPHTB yang mungkin selama ini belum, atau bahkan tidak diketahui masyarakat.

Silakan download di sini.

SOAL USKP PBB BPHTB

2008-11-05T05:42:00.000-08:00

Kepada Para Peserta Brevet Pajak AB di Kampus UI Salemba. Berikut ini adalah kumpulan soal USKP PBB dan BPHTB, dapat didownload di sini .

CARA MENGHITUNG PBB, BPHTB & BEA METERAI

2008-08-19T07:30:00.000-07:00

Mengapa UU No. 21 Tahun 1997 dinamai BPHTB? Mengapa bukan PPHTB (Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)? Mengapa bukan BPHBB (Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan)?
Mengapa UU NO. 12 Tahun 1985 dinamai PBB? Mengapa bukan PTB (Pajak Tanah dan Bangunan)? Ataupun BBB (Bea Bumi dan Bangunan)?
Kalau begitu, apa perbedaan antara BEA dibanding PAJAK?
Bagaimana cara menghitung NJOP lautan? Pertambangan? Hutan?
Benar atau salah bahwa dokumen tanpa meterai tempel menjadi tidak sah atau lemah di mata hukum?
Temukan jawabnya dalam buku CARA MENGHITUNG PBB, BPHTB DAN BEA METERAI.

PENGERTIAN NILAI DAN PENILAIAN PROPERTI

2008-04-10T07:18:00.000-07:00

Perkataan ‘nilai’ dapat ditafsirkan sebagai ‘makna’ atau ‘arti’ (worth) sesuatu barang/benda.

Nilai tidak semestinya dinyatakan dalam bentuk mata uang.

Dalam perkembangannya, istilah ’nilai’ biasanya tidak berdiri sendiri tetapi menyatu dalam suatu istilah yang lebih spesifik seperti Nilai Pasar, Nilai tukar, NJOP dan lain-lain.

Persyaratan sehingga tercipta nilai pasar adalah:

Pembeli dan penjual yang rela (tanpa paksaan)
Keadaan pasar terbuka
Pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan
Jangka waktu penawaran yang mencukupi
Mengabaikan penjualan/pembelian istimewa.

Ciri-ciri nilai adalah DUST (demand, utility, scarcity dan transferability).

Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau mengadakan sesuatu.

Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar dalam suatu transaksi.

Nilai adalah apa yang sepatutnya dibayar oleh pembeli atau apa yang sepatutnya diterima oleh penjual.

Jenis-jenis nilai misalnya nilai modal, nilai pasar wajar, nilai sewa, nilai potensi, nilai buku, nilai sisa, nilai jual paksa, NJOP dll.

Tujuan penilaian misalnya jual beli, merger, asuransi, ganti rugi, warisan, agunan, penilaian statuta dll.

Faktor yang mempengaruhi nilai properti adalah faktor permintaan dan penawaran, faktor fisik, faktor lokasi dan faktor politik.

Bentuk laporan penilaian adalah narative report, form report dan letter report (SPPT PBB)

Properti cenderung kepada sesuatu yang tak berujud yaitu hak, misalnya hak untuk memiliki, menyewa dll, bukan fisik.

Sebagai materi tambahan, silakan download pada http://www.lmfeui.com/uploads/file23-XXXII-Maret-2003.PDF

Soal STIAKIN Slipi

2008-03-14T07:55:00.001-07:00

DOSEN : Heru Supriyanto
SIFAT : Open Book

Soal 1
Seorang fungsional penilai PBB meminta bantuan Saudara untuk menghitung luas sebidang tanah (gambar di bawah) yang berbentuk tidak beraturan. Skala 1:500.

Soal 2
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai pada sebuah hotel, diperoleh data bahwa hotel tersebut memperoleh profit sebesar Rp 100 miliar per tahun. Sedangkan Net operating income (NOI) sebesar Rp 90 miliar per tahun. Hitunglah NJOP ke atas hotel tersebut menggunakan Pendekatan NJOP Pengganti (sesuai pasal 1 angka 3 UU PBB) jika discount rate adalah 9%.

Soal 3
Fungsional penilai hendak membuat nilai indikasi rata-rata (NIR) untuk tanah di sebuah kluster perumahan. Data yang berhasil dikumpulkan adalah
Data 1: Berupa data penawaran baru-baru ini yang ditawarkan Rp 208 juta. Luas tanah 90 m2 dan bangunan 50 m2. Biaya pembuatan baru berdasarkan DBKB adalah Rp 1,25 juta/m2.
Data 2: Transaksi penjualan dua bulan yang lalu dengan harga Rp 168 juta. Luas bangunan/bumi adalah 40/80 m2. Biaya pembuatan baru berdasarkan DBKB adalah Rp 1,3 juta/m2.
Data 3: Transaksi terbaru dengan harga Rp 233 juta. Luas bangunan/bumi adalah 60/100 m2. Biaya pembuatan baru berdasarkan DBKB adalah Rp 1,4 juta/m2.
Berdasarkan pengalaman, harga penawaran bisa ditawar 5%, inflasi properti di kluster tersebut sebesar 18% per tahun. Hitunglah NIR untuk kluster tersebut.

Gambar untuk soal nomor 1

Daftar Pustaka Bea Meterai

2008-03-14T07:52:00.000-07:00

DAFTAR PUSTAKA

UU NO. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
PP NO. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai
KMK No.133.a/KMK.04/2000 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai
KMK. No.133.b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Lain
KMK. No. 133.c/KMK.04/2000 tentang Pemusnahan Benda Meterai
KMK. No. 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian kemudian
KMK No. 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Desain Meterai Tempel tahun 2005
PMK No. 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
Kep. Dirjen Pajak No. Kep-122.a./PJ/2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Benda Meterai
Kep. Dirjen Pajak No. Kep-122.b/PJ/2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai
Kep. Dirjen Pajak No. Kep-122.c/PJ/2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
Kep. Dirjen Pajak No. Kep-122.d/PJ/2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
Kep. Dirjen Pajak No. Kep-152/PJ/2000 tentang Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003 tanggal 6 januari 2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian
Surat Edaran No. SE-14/PJ.53/2000 tentang Bea Meterai atas Efek dan Sekumpulan Efek dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun
Surat Edaran No. SE-05/PJ.05/2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
Surat Edaran No. SE-07/PJ.5/2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai
Surat Edaran No. SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Meterai
Surat Edaran No. SE-28/PJ.5/2001 tentang Pengalihan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro
Surat Edaran No. SE-16/PJ.53/2003 tentang Kertas Meterai
SE-03/PJ.53/2006 tentang Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
Dunil, Z., 2004. Kamus Istilah Perbankan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Emirzon, Joni, SH., M.Hum, 2002. Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta.
Sahrani, Albert, SE dan Diana Wijaya, SE, 2003. Kamus Ekonomi, Uang dan Bank, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
Soemitro, Rochmat, SH, Prof. Dr, 1988. Aturan Bea Meterai, PT Eresco Bandung.
Subekti, SH, Prof. 1996. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
Sukarno, MM, Drs., 1999. Modul Bea Meterai, Pusdiklat Perpajakan, BPPK.

Daftar Pustaka BPHTB

2008-03-14T07:04:00.000-07:00

UU No 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB
PP No. 111 tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat
PP No. 112 tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan
PP No. 113 tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
PMK No. 30/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB
PMK No. 32/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
PMK No. 33/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum BPHTB Kepada Kepala KPPBB/Kepala KPP Pratama
PMK RI No. 104/PMK.01/2005 tanggal 28 Oktober 2005 tentang Perubahan atas KMK NO. 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB (surut 1 Januari 2005)
PMK No.122/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga BPHTB kepada Wajib Pajak
PMK No. 91/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan BPHTB
PMK No. 86/PMK.03/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas KMK No. 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB
SE 15/PJ.6/2005 tentang Penjelasan Peraturan Pemberian Pengurangan BPHTB

Daftar Pustaka PBB

2008-03-14T06:58:00.001-07:00

DAFTAR PUSTAKA

UU RI No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
PP RI No. 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
PP RI No. 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan
KMK No. 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
KMK No. 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
KMK No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB
KMK No. 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala KP PBB
KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
PMK No. 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
PMK No. 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
PMK No. 35/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum PBB Kepada Kepala KP PBB/KPP Pratama
PMK No. 121/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga PBB kepada Wajib pajak
PMK No. 92/PMK.03/2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Kep. Direktur Jenderal Pajak nomor KEP – 59 /PJ.6/2000 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan
Kep. Direktur Jenderal Pajak nomor 533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Obyek Pajak dan Subyek PBB dalam rangka pembentukan atau pemeliharaan basis data SISMIOP
Kep. Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan PBB
Kep. Direktur Jenderal Pajak No. Kep-635/PJ/2001 tentang Prosedur Penanganan Banding PBB dan BPHTB
Kep. Direktur Jenderal Pajak No. 10/PJ/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB
Rambe, Ropaun, 2002. Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.
SE Direktur Jenderal Pajak SE-57/PJ.6/1994 tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasum dan Sarana Sosial untuk Kawasan Industri dan Real Estate
SE Direktur Jenderal Pajak SE-10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
SE Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.6/1997 tentang Pemberian Pengurangan untuk Anggota Veteran RI
SE Direktur Jenderal Pajak No-25/PJ. 6/1998 tentang Pengumuman Mengenai Tidak Ada Pungutan Apapun dalam Pelayanan PBB
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-21/PJ.6/1999 tentang Sektor Perkebunan.
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-30/PJ.6/1999 tentang Sektor Perkebunan dan Sektor Usaha Bidang Perikanan.
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-22/PJ.6/1999 tentang Sektor Usaha Bidang Perikanan.
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-23/PJ.6/1999 tentang Sektor Kehutanan
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-24/PJ.6/1999 tentang Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-25/PJ.6/1999 tentang Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-26/PJ.6/1999 tentang Sektor Pertambangan non Migas Selain Energi dan Panas Bumi dan Galian C
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-27/PJ.6/1999 tentang Sektor Pertambangan Non Migas selain Energi Panas Bumi dan Galian C
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-73/PJ. 6/1999 tanggal 12-16-999 tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Kehutanan
SE Direktur Jenderal Pajak No SE-13/PJ.6/2000 tentang Sektor Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan
SE-38/PJ.6/1994 tanggal 20 Juni 1994 tentang Petunjuk Penilaian Pelabuhan Laut
SE-37/PJ.6/1994 tanggal 20 Juni 1994 tentang Petunjuk Penilaian Bandar Udara
SE-60/PJ.6/1993 tanggal 9 Nopember 1993 tentang Pedoman Penilaian Bangunan Industri Semen
SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Objek Khusus
Suharno, SH, MPM, 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Direktorat PBB dan PBPHTB
Suharno, SH, MPM, 2003. Pajak Properti di Indonesia, Kajian Teoritis dan Empiris, Diretorat PBB dan BPHTB
Komite Penyusun SPI (KSPI 2001), 2002. Standar Penilaian Indonesia 2002, GAPPI dan MAPPI, Jakarta.
Kompas, 6 Mei 2004, hal. 38
Kompas, 24 Juni 2004, hal. 1 kolom 7
Tabloid Properti Vol. 1, No. 014, 1 April – 1 Mei 2004
Zaenal, S, MM, Drs, 2002. Pokok-Pokok Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan, Kursus Pajak, Brevet –A/B, Jakarta

Ringkasan Kuliah Minggu Ke-3 STIAKIN

2008-03-14T06:34:00.001-07:00

2.3. PENILAIAN
2.3.1. JENIS-JENIS OBJEK PAJAK
A. OBJEK PAJAK UMUM
1. Objek Pajak Standar
Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
Tanah : £ 10.000 m2
Bangunan : Jumlah lantai £ 4
Luas bangunan : £ 1.000 m2
2. Objek Pajak Non Standar
Tanah : > 10.000 m2
Bangunan : Jumlah lantai > 4
Luas bangunan : > 1.000 m2
B. OBJEK PAJAK KHUSUS
2.3.2. PENDEKATAN DAN CARA PENILAIAN
A. PENDEKATAN PENILAIAN
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985:
1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach);
2. Pendekatan Biaya (Cost Approach);
3. Pendekatan kapitalisasi pendapatan (Income Approach).
1. Pendekatan Data Pasar
Terutama untuk penentuan NJOP bumi.
2. Pendekatan Biaya
Digunakan untuk penilaian bangunan.
3. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan
Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk objek-objek komersial, yang dibangun untuk usaha/menghasilkan pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, tempat rekreasi dan lain sebagainya.
B. CARA PENILAIAN
Jumlah objek pajak yang sangat banyak dan, jumlah tenaga penilai dan waktu penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, maka pelaksanaan dengan dua cara, yaitu:
1. Penilaian Massal
NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB.
2. Penilaian Individual
Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program.
2.3.3. PELAKSANAAN PENILAIAN
PENILAIAN MASSAL
1. PENILAIAN TANAH
1.1 Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIR
a. Batasan-batasan dalam Pembuatan Sket/peta ZNT
(i) ZNT dibuat per kelurahan/desa.
(ii) Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah.
Contoh :

NO. NIR PENULISAN
1. Rp. 1.500.000 1.500
2. Rp. 220.000 220
3. Rp. 22.500 22,50
4. Rp. 600 0,60
(ii) Pengumpulan data harga jual
1). Data harga jual adalah informasi mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau bangunan.
2). Sumber data berasal dari PPAT, notaris, lurah/kepala desa, agen properti, penawaran penjualan properti melalui majalah, brosur, direktori, pameran dan sebagainya.
1) Penyesuaian terhadap waktu dan jenis data :
- Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan membandingkan waktu transaksi dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak bersangkutan.
2) Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk memenuhi ketentuan Nilai Pasar sebagaimana prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Misalnya data hipotik/agunan di bank, data penawaran, data dari PPAT/Notaris yang tidak sepenuhnya mencerminkan Nilai Pasar harus disesuaikan.
Contoh Analisis Data
1. Tabel Data Harga Jual

2. Analisis Harga Jual Tanah per m2
a. JI. Mawar No.3

b. JI. Mawar No.19

c. JI. Mawar No.40

d. JI. Mawar No.15

Contoh analisis penyesuaian atas faktor waktu transaksi :
Cara analisis:
Rp 775 - Rp 745
--------------------- x 100% = 4%
Rp 745
3. Penentuan NIR

LUAS SEGITIGA TAK BERATURAN
à √S x (S-a) x (S-b) x (S-c)
Di mana
S = ½(a+b+c)
a, b, c = panjang masing-masing sisi segitiga
Contoh
Segitiga dengan panjang sisi masing-masing 30 m, 40 m dan 50 m. Maka S = ½ (30+40+50) = 60. Sehingga √60 x (60-30) x (60-40) x (60-50) = √60 x 30 x 20 x 10 = √360.000 = 600 m2.