skip to main | skip to sidebar

Heru Supriyanto

Spesialis Pajak Bumi dan Bangunan & Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Mengapa PBB Tidak dinamakan saja dengan 1) Bea Bumi dan Bangunan atau 2)Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan? Mengapa BPHTB tidak dinamakan saja dengan 1) Bea Perolehan Bumi dan Bangunan atau 2) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan?

Minggu, 13 Maret 2011

Standar Nasional Indonesia

Berkenaan dengan halaman 58, maka para pecinta ilmu dapat mengunduh SNI pada link berikut ini. SNI. Tampilan pada halaman 93, memang sengaja dibalik.

Posted by heru supriyanto at 20:12

0 comments:

Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langgan: Poskan Komentar (Atom)

Penilaian Properti Tujuan PBB

Kritik, Saran & Pertanyaan kirim ke pbb.bphtb@yahoo.com

Edisi Kedua, Mei 2010

Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB"

Judul di atas adalah tulisan ke-4 yang telah dimuat dalam majalah Indonesia Tax Review. Silakan diunduh dengan mengklik gambar tersebut

BPHTB Terhadap Konversi, Penegasan Hak dan Pengakuan Hak

Judul tersebut merupakan tulisan ke-3 yang dimuat dalam majalah Indonesia Tax Review . Silakan diunduh dengan mengklik gambar tersebut

BPHTB, Sebuah Catatan

Judul di atas adalah tulisan ke-2 yang telah dimuat dalam majalah Indonesia Tax Review. Silakan diunduh dengan mengklik gambar tersebut

About Me

heru supriyanto: Kantor: Pusdiklat Pajak Jl. Sakti Raya No. 1 Slipi-Jakarta. Aktif Mengajar di Pusdiklat Pajak, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dosen tamu (PBB, BPHTB dan Bea Meterai) pada program Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Brevet Pajak pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) STAN, Labkom FE Universitas Indonesia. Pernah mengajar pada Brevet Pajak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sindanglaya.

Lihat profil lengkapku

Design by: FinalSense